Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Abstract

Kurangnya efektivitas pengelolaan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di Indonesia, dapat menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui eksplorasi kebijakan, implementasi, dan persepsi pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Teori tanggung jawab seperti Prinsip Pencegahan, Prinsip Pembayar Pencemar, dan Teori Pemangku Kepentingan menjadi dasar dalam memastikan bahwa upaya pelestarian lingkungan berjalan seimbang dengan kesejahteraan masyarakat.