Peran Pemerintah Dalam Pendistribusian Pupuk Yang Merata Demi Mewujudkan Keadilan Pendistrisibusian Pupuk
Keywords:
Pupuk bersubsidi, distribusi, kebijakan pemerintah, ketahanan pangan, keadilan sosialAbstract
Pupuk memiliki peran penting dalam sektor pertanian Indonesia, yang mendukung peningkatan hasil pertanian dan ketahanan pangan. Namun, distribusi pupuk bersubsidi sering kali menghadapi berbagai masalah, seperti ketidakmerataan, kelangkaan, dan penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam memastikan distribusi pupuk yang merata melalui kebijakan subsidi yang efektif di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah, regulasi subsidi, serta isu-isu distribusi pupuk di kedua daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan program "Rembuk Tani" di Sukoharjo telah membantu memperbaiki distribusi pupuk, masih ada tantangan terkait ketidaksesuaian alokasi dan penyalahgunaan distribusi. Penerapan prinsip tanggung jawab dalam distribusi pupuk bersubsidi, yang melibatkan peran pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer, sangat penting untuk mencapai pemerataan dan keadilan sosial di sektor pertanian. 9Peran pemerintah sudah dijalankan tetapi belum maksimal karena masih ada oknum yang menyalahgunaan penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal . Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki pengawasan agar subsidi tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan petani dan mencegah kerugian negaraPenelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi untuk mendukung keadilan sosial dan ketahanan pangan nasional.
References
Alwino, Alfensius. 2016. “Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice As Fairness Rawls.” Melintas 309–28.
Ariani, Mewa. 2004. “Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.” Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian 1999(70):23–37.
Beno, J., A. .. Silen, and M. Yanti. 2022. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.” Braz Dent J. 33(1):1–12.
Education, Alcohol, and Simple Advice. 2018. “赵敏 1 ，郝伟 2 ，李静 3* （1.” (14):63–65. doi: 10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001.
Faiz, Pan Mohamad. 2009. “Teori Keadilan John Rawls.” Jurnal Konstitusi 6(1).
Kudrati, Dita Lina, and Ati Kusmiati. 2010. “Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Kelangkaan Pupuk Bersubsidi.” J-Sep 4(1):63–80.
Mustamu, Julista. 2011. “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan.” Sasi 17(2):1. doi: 10.47268/sasi.v17i2.349.
Nugroho, Agus Dwi, Abi Pratiwa Siregar, Erlinda Andannari, Yahya Shafiyudin, and Julia Inka Christie. 2018. “Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyarta.” Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian 2(1):70. doi: 10.14710/agrisocionomics.v2i1.2186.
Penyaluran, Strategi, Pupuk Bersubsidi, and D. I. Indonesia. 2020. “Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah M-Progress 10(1):69–89. doi: 10.35968/m-pu.v10i1.369.
Prabowo, Rossi. 2010. “Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia.” Mediagro 62(2):62–73.
Sembiring, Riky. 2018. “Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles.” Jurnal Aktual Justice 3(2):139–55. doi: 10.47329/aktualjustice.v3i2.539.
