MENGATASI DAMPAK EKSPANSI PARIWISATA DAN KONFLIK AGRARIA DI BALI

Abstract

Pariwisata telah menjadi salah satu strategi utama pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Bali, ekspansi pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan devisa, investasi, dan lapangan kerja. Namun, di sisi lain  perkembangan sektor ini memunculkan berbagai tantangan, termasuk konflik agraria, degradasi lingkungan, dan dampak sosial-budaya. Namun ekspansi pariwisata yang signifikan juga membawa dampak negatif seperti konflik agraria dan degradasi lingkungan, yang berdampak langsung pada masyarakat lokal. Penelitian ini fokus pada kasus masyarakat adat Dalem Tamblingan di Buleleng, Bali, yang mengalami tekanan  pembangunan pariwisata skala besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perluasan pariwisata terhadap pertanian, lingkungan hidup, dan konflik sosial serta untuk menilai efektivitas langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menganalisis data sekunder berupa artikel, laporan, dan pedoman terkait. Studi ini menunjukkan bahwa perluasan pariwisata di Bali  menyebabkan alih fungsi lahan adat menjadi kawasan komersial, sehingga berujung pada konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Privatisasi ruang publik, eksploitasi tanah suci, dan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat memperburuk kesenjangan sosial dan lingkungan. Komunitas lokal, meskipun menghadapi pembatasan yang membatasi kebebasan bergerak, memainkan peran penting dalam memerangi dampak negatif ini melalui advokasi dan mobilisasi komunitas. Studi ini menyoroti pentingnya penerapan strategi pembangunan pariwisata yang komprehensif dan berkelanjutan yang berfokus pada perencanaan tata ruang yang adil, pengakuan hak-hak masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan. Tanpa intervensi yang tepat, konflik agraria dan kerusakan lingkungan kemungkinan akan terus meluas, sehingga mengancam keberlanjutan perekonomian pariwisata dan kesejahteraan masyarakat lokal.