Analisis Pencatatan BKU dan Input Penerimaan SIPD Guna Mendukung Akuntabilitas di BPPKAD Kabupaten Sampang
DOI:
https://doi.org/10.47701/bismak.v6i02.6200Keywords:
Buku Kas Umum, SIPD-RI, AkuntabilitasAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan Buku Kas Umum (BKU) dan input penerimaan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dalam rangka penguatan akuntabilitas keuangan daerah pada BPPKAD Kabupaten Sampang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam proses penatausahaan penerimaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penatausahaan penerimaan dimulai dari pencatatan pada BKU manual, dilanjutkan dengan penyesuaian berdasarkan rekapitulasi BIX, kemudian pembuatan STBP dan STS melalui SIPD-RI. Kendala utama yang ditemukan adalah uraian data pada BIX yang kurang rinci, nominal penerimaan yang terpecah ke beberapa akun, serta keterlambatan penerimaan dokumen BIX dari bank. Meskipun demikian, mekanisme verifikasi berjenjang pada SIPD-RI membantu menjaga ketepatan data dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah. Kesimpulannya, ketepatan pencatatan BKU dan kualitas input penerimaan pada SIPD-RI berperan penting dalam menghasilkan penatausahaan yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung pelaporan keuangan daerah.
References
Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. SIKAP, 2(1), 49–62. http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap
Agustyawati, D. (2019). ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BAUBAU. In Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen (Vol. 2, Number 1).
Akhmadi, M. H., & Rachmalia, A. O. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGELOLAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(2), 113–125.
Aos, Y. C., Reo, H., & Soleiman, I. D. (2021). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Dinas Sosial Kabupaten Ende. Jurnal Riset Ilmu Akuntansi, 1, 180–191.
Baviga, R. (2022). PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA SKPD PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KERINCI. Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management, 2(2), 211–235. https://doi.org/10.53363/buss.v2i2.49
Bupati Sampang. (2023). Peraturan Bupati Sampang Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. In Pemerintah Kabupaten Sampang.
Faisal, H. (2025a). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bappenas Working Papers, 8(3), 460–484. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411
Faisal, H. (2025b). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bappenas Working Papers, 8(3), 460–484. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411
Fajri, N. R., Djumali, & Hartono, S. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Rembang). BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal, 16(1).
Fikri, H., & Kamilah, K. (2023). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Sei Suka. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(4), 1045–1053.
Ghozali, A., & Nadjib, M. (2023). Pengelolaan keuangan daerah dalam upaya peningkatan capaian SPM HIV: Studi kasus di Puskesmas Kota X tahun 2022. Jurnal Kesehatan Tambusai, 4, 1546–1558.
Gustina, I. (2025). Pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 56–64.
Hardianti, S., Dewi, R. S., Fauzi, I., & Wirananda, H. A. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam. JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan, 4(3), 125–134. https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v4i3.3178
Hartoto, Andriani, A. F., Andriana, N., Nurkhamid, M., Yustiani, S., Rakhmawati, I., Sriyani, Aprilia, R., Sunyoto, E., Astuti, E., Kurniawati, L., & Ambarwati, R. D. (2025). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (TEORI DAN PRAKTIK). www.freepik.com
Hasmuddin, Kamariah, N., & Mauliana, D. (2024). Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. EL-MAL: JURNAL KAJIAN EKONOMI & BISNIS ISLAM Учредители: Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, 5(10).
Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING). https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1965
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in Foundations of Organizational Strategy. In Journal of Financial Economics (Number 4). Harvard University Press. http://ssrn.com/abstract=94043Electroniccopyavailableat:http://ssrn.com/abstract=94043http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html
Karamoy, R. L. (2013). Evaluasi Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas di Dinas Pendapatan kota Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3), 1614.
Kementerian Dalam Negeri. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Lakoro, F. S., & Sukrianto. (2022). Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo. MAMEN: Jurnal Manajemen, 1(3), 231–241. https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.253
Lubis, A. K. N., Sembiring, Y., Martha, F. Y. D., & Ilham, R. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan SIPD Dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Indonesian Journal of Society Engagement, 6(1). https://doi.org/10.33753/ijse.v6i1.212
Mandasari, Y. E., Darojat, T. A., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. Costing: Journal of Economic, Bussines and Accounting, 7.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis. sage.
Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Muttaqin, I., Adiranti, U., & Zakiyah, R. D. (2023). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada bidang perbendaharaan dan kas daerah BPPKAD Kota Probolinggo. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 9(1), 2310–2318.
Nadir, R., & Hasyim. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru). AKUNTABEL, 14(1).
Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 9(2), 109. https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577
Pamungkas, R. D., Supartini, & Abdullah, S. (2025). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan Daerah di Sektetariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3409
Panggabean, F. Y. (2019). KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA BERDASARKAN OPINI AUDIT. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(2), 151. https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692
Panu, M. R., Monoarfa, M. A. S., & Dungga, M. F. (2025). KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEMERINTAH DAERAH DI BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO. JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 7(3), 1048–1056.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (2019). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2O19 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Permadi, R., Yusuf, M., & Wulan Sari, D. (2023). IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR BPBD MURATARA). In Tata Kelola Perusahaan (JAKPT) (Vol. 1, Number 1).
Phita, A. V., Noor, I., & Suherman, A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Anggaran Sebagai Upaya Mewujudkan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas. EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 13(1), 823–844. https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i1.5576
Puspitasari, D., & Manurung, H. (2025). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA YOGYAKARTA. Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan. https://doi.org/10.61696/jusapak.v3i1.692
Putri, F. D. P., & Tandean, V. A. (2025). ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PRABUMULIH. Journal Accounting International Mount Hope, 3(1), 9–18.
Rahma, A. N., & Purbasari, H. (2025). Penerapan Permendagri Pada SIPD Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendal. Inkubis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 7(2), 74–83. https://doi.org/10.59261/inkubis.v7i2.90
Sambur, M. Y. M., Manossoh, H., & Afandi, D. (2024). Evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Utara. Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis, 2(2), 63–74. https://doi.org/10.58784/ramp.101
Simatupang, R., Deliana, & Surianti, M. (2025). Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Penatausahaan Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sibolga. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 7(6), 2148–2167. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.7947
Sugiyono, D. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
Suparlan, & Sandi, F. (2025). ANALISIS PROSEDUR PENERIMAAN SPM MENJADI SP2D PADA UPTB PELAYANAN PERBENDAHARAAN BPKAD PROVINSI NTB TAHUN 2025. Jurnal Aplikasi Perpajakan. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:283549995
Syahrin, A. A., Irfan, & Januri. (2025). PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA LANGSA). Worksheet: Jurnal Akuntansi, 5(1), 294–307.
Tiara, D. A. (2025). PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BAGIAN KEUANGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2004).
Vitriana, N., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). DIGIBIS : Digital Business Journal, 1(1). http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis
Wibowo, D. A., Sasanti, E. E., & Nurabiah. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Bappeda Kota Mataram. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, 9(2), 279–287. http://ejurnalstiamataram.ac.id
Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020). Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi). J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains), 5(2), 289. https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.197
Worang, F. O., Kalangi, L., & Wokas, H. R. N. (2025). Evaluasi penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 3(1), 200–207. https://doi.org/10.58784/rapi.307
Zama, R. E. (2016). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN PRINGSEWU. https://consensus.app/papers/pengaruh-penyajian-laporan-keuangan-daerah-dan-zama/b48cbfdcad355270a0efe7e1501be1b6/
Zanra, S. W. (2024). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI DAN PROFESIONALISME TERHADAP KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(2), 40–55.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Yuliani Lilinda Warasati, Habi Bullah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.







