Hukum bisnis sebagai instrumen penguatan ekosistem usaha dan stabilitas ekonomi

Abstract

Implementasi hukum bisnis di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, inkonsistensi penegakan hukum, serta lambatnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kontemporer, yang berpotensi menghambat penguatan ekosistem usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran strategis hukum bisnis sebagai instrumen fundamental dalam penguatan ekosistem usaha dan stabilitas ekonomi di era digital. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode mixed method, penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi hukum bisnis dalam menghadapi transformasi digital dan model bisnis kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78% pelaku usaha telah mengadopsi platform digital, namun 65% mengalami kesulitan dalam memahami dan mematuhi regulasi yang tumpang tindih. Analisis mengungkapkan korelasi positif antara kepastian hukum bisnis dengan stabilitas ekonomi makro, dimana implementasi regulasi prudensial berkontribusi pada ketahanan sistem keuangan selama krisis. Penelitian juga mengidentifikasi lima tantangan utama: kesenjangan digital antar wilayah, isu keamanan siber dan perlindungan data, kompleksitas regulasi lintas sektor, penegakan hak kekayaan intelektual, dan keterbatasan kapasitas aparatur hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merumuskan strategi optimalisasi melalui pengembangan regulasi berbasis risiko, penguatan koordinasi antar lembaga, modernisasi sistem penegakan hukum, pengembangan sistem early warning, dan peningkatan literasi hukum bisnis. Implementasi strategi ini menunjukkan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dengan estimasi return on investment 1:3,5 dalam jangka menengah. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka hukum bisnis yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.